WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafiron menilai anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) termasuk minim. Padahal pencegahan terorisme di tanah air butuh penguatan meskipun pada tahun 2024 ini kasus terorisme di Indonesia minim.
“Tak cukup uang Rp400 miliar. Pertama, kita melihat bahwa kita ada di ranking 31 dunia (peringkat sebaran aksi terorisme dan radikalisme pada tahun 2024). Yang kedua, kita zero (zero terrorist attack) tahun 2024,” katanya.
Baca juga:Program dan Sosialisasi Pencegahan Terorisme FKPT Kalsel Mendapat Apresiasi BNPT RI
“Tapi, di lembaran (paparan) berikutnya ada 9.640 konten yang berbahaya. Bayangin, dalam satu tahun ada (hampir) 10.000 konten yang mengajak orang untuk melawan negara ini,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII dengan Kepala BNPT di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10).
Ia menambahkan secara prioritas pencegahan terorisme memang tidak masuk ke dalam 17 Program Prioritas yang dijanjikan oleh Presiden dan Wakil Presiden.
Namun pada Astacita terdapat penguatan keamanan pada nomor dua yakni ‘Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
Menurutnya, program pemerintah dalam hal hilirisasi, pangan, industri dan investasi, pasti ada tempat dan celah untuk nantinya terjadi ketimpangan sosial kalau tidak ada keseimbangan.
“Tapi jangan salah, kalau ada 36 daerah yang berbahaya terorisme, bukan berarti 500 daerah lainnya tidak berbahaya”.