WARTABANJAR.COM, BATOLA - Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) berupaya memenuhi indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rapat Evaluasi Capaian MCP dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 telah dilakukan melalui zoom meeting. Sekretaris Daerah Kab. Batola Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc dalam sesi wawancara mengatakan, dari hasi rapat menunjukkan fokus seluruh perangkat daerah dalam melakukan percepatan pemenuhan indikator MCP. Hal itu sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi. "Sampai saat ini Pemkab Batola sudah mencapai 76% dan posisinya nomor satu di Kalimantan Selatan dan mudah-mudahan bisa mempertahankan tinggal beberapa bulan lagi, serta bertekad secara umum bisa mencapai target 92 persen," jelasnya seperti dikutip Wartabanjar.com. Baca juga: Semenanjung Korea Menghangat, Jutaan Anak Muda Korut Gabung Tentara MCP atau Monitoring Center for Prevention KPK merupakan upaya preventif yang dilakukan KPK RI dalam mendorong pencegahan korupsi dengan berbagai intervensi. Hal itu agar tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. "Kabupaten Batola termasuk daerah bebas korupsi sebagai penyandang predikat urutan nomor satu Kalimantan Selatan dan nomor empat Nasional cukup berat dalam menyikapi hal ini Pemkab Batola berupaya tetap akan memenuhi seluruh kriteria-kriteria yang diperlukan untuk itu," tegas Sekda Batola. Zulkipli juga menekankan ada perbaikan capaian MCP ke depannya. Begitu juga dengan hasil SPI di lingkungan Pemkab Batola. Baca juga: Jambret Tarik Gelang Emas Juga Beraksi di Banjarbaru "Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar melakukan monitoring langsung progres MCP KPK RI pada setiap PIC masing-masing instansi, di samping itu perlu diagendakan pertemuan setiap bulan guna memantau implementasi progres 8 sektor yang diintervensi MCP KPK Republik Indonesia sebagai upaya nyata mendukung tindakan pencegahan Korupsi di Kabupaten Barito Kuala," pintanya. Monitoring terhadap indikator-indikator pencegahan korupsi agar selalu konsisten dalam perencanaan tahunan, perencanaan jangka menengah, ketepatan waktu penetapan APBD, transparansi APBD, dan lain-lain. SPI merupakan skor persepsi pihak internal maupun eksternal dengan pelaksanaan pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Perbedaan penilaian diantara keduanya adalah MCP pada tahap input, sedangkan SPI pada level output. Baca juga: UNICEF Mengutuk! Israel Serang Tenda-tenda Pengungsi di Halaman RS Kegiatan tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Inspektur, Kepala BPN, Kepala Bank Kalsel Kab. Batola dan sejumlah Pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Batola. (Sidik Purwoko) Editor: Sidik Purwoko