Menpora menambahkan bahwa sejak awal, pemerintah telah membentuk Satgas Tata Kelola yang melibatkan Bareskrim dan Jamintel Kejaksaan Agung untuk mengawasi penggunaan anggaran PON XXI secara ketat.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa seluruh proses pengawasan sudah berjalan dan diawasi oleh pihak berwenang, sehingga tuduhan penyelewengan atau korupsi tidak memiliki dasar yang kuat,” jelasnya.
Menpora kembali menekankan jika audit ini justru akan memperkuat kinerja seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PON.
“Pemberitaan ini bisa menjadi dorongan positif, membuat semua pihak, dari pemerintah pusat hingga daerah, lebih waspada dan sigap. Ini adalah acara besar dengan anggaran besar, sehingga perlu pertanggungjawaban yang besar pula,” tambahnya.
Menpora berharap audit ini akan memberikan rasa tenang kepada semua pihak setelah PON selesai.
“Kami ingin memastikan bahwa setelah PON usai, semua pihak yang telah bekerja keras dapat merasa tenang karena semua proses diaudit secara transparan dan akuntabel,” tuturnya. (Kemenpora)
Editor Restu
