WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mengaku prihatin atas pemaksaan pelepasan jilbab anggota Paskibraka dalam momen pengukuhan di Istana Negara. Hetifah yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR itu merasa, tindakan pemaksaan tersebut mencederai hak individu dan bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi Indonesia UUD 1945. “Sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI dan Ketua Umum Pengajian Al Hidayah, saya ingin menegaskan bahwa tindakan memaksa seorang perempuan melepaskan jilbab, apalagi dalam momen penting seperti pengukuhan Paskibraka, adalah hal yang sangat disayangkan dan tidak bisa dibenarkan,” ujar Hetifah seperti dikutip Wartabanjar.com dalam pernyataan resminya, Kamis (15/08/2024). Ia menegaskan, peristiwa ini adalah pelanggaran terhadap kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip anti-diskriminasi. Karena siapapun harusnya menjunjung tinggi hal-hal tersebut di negara kita. Baca juga: DPD Golkar Banjarmasin Yakin Rekomendasi Fix ke Yuni Meski Belum B.1-KWK Hetifah juga menyoroti bahwa jilbab merupakan simbol keagamaan yang penting bagi perempuan muslim. Memaksa pelepasan jilbab, sangat bertentangan dengan hak mengekspresikan diri individu serta mempertahankan identitas pribadinya. “Mengenakan jilbab tidak mengurangi profesionalisme atau kompetensi seseorang. Oleh karena itu, fokus seharusnya tetap pada kinerja, integritas, dan etika profesional, bukan pada pilihan pakaian yang didasarkan pada keyakinan agama,” tegasnya. Hetifah menekankan bahwa setiap individu berhak menjalankan keyakinannya tanpa rasa takut atau tekanan. Ia mengingatkan bahwa kebebasan beragama adalah salah satu pilar utama yang harus dilindungi dan dijaga di Indonesia. Baca juga: H Yuni Belum Lega Karena Rekomendasi Partai Golkar Belum…. “Keberagaman ini adalah kekuatan kita, dan kita harus memastikan bahwa setiap warga negara merasa dihormati dan dihargai dalam menjalankan hak-haknya,” tambah Hetifah. Hetifah mengajak masyarakat untuk lebih menghargai keberagaman budaya dan agama. Ia mengingatkan bahwa sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman, penting untuk menjaga nilai-nilai toleransi yang telah menjadi bagian dari identitas nasional. “Setiap individu memiliki hak untuk berpakaian sesuai dengan ajaran agama yang dianut, tanpa tekanan dari pihak mana pun,” ujarnya. Hetifah berharap kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Ia mengimbau semua pihak saling menghormati dan menjaga keberagaman di Indonesia. “Kita semua harus belajar dari kejadian ini dan berkomitmen untuk melindungi hak asasi setiap warga negara, apapun latar belakangnya,” tutup Hetifah. Sebelumnya, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, menjelaskan pertimbangan anggota Paskibraka melepas hijabnya saat pengukuhan pada Selasa (13/08/2024) lalu. Hal itu untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. “Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” kata Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri, kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (14/08/2024). Dirinya menegaskan bahwa anggota Paskibraka putri melepaskan hijab mereka secara sukarela. Sebelumnya, mereka juga telah menandatangani surat pernyataan tentang kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka. Mereka juga membubuhkan tanda tangannya di atas materai Rp 10.000 yang menandakan pernyataan tersebut resmi dan mengikat di mata hukum. (Sidik Purwoko) Editor: SIdik Purwoko