WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memutuskan untuk membentuk tim yang terdiri dari Lembaga Pendidikan Ma’arif NU dan Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) untuk meneliti laporan adanya upaya penyimpangan sejarah NU.
Hal itu dikatakan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dalam konferensi pers usai Rapat Pleno di Hotel Bidakara, Jakarta (28/7/2024).
“PBNU memerintahkan kepada Lembaga Pendidikan Ma’arif dan Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) atau asosiasi pesantren-pesantren untuk melakukan penelitian menyeluruh terhadap laporan adanya upaya penyimpangan atau membuat narasi yang menyimpang tentang sejarah berdirinya NU,” ujar Gus Yahya, yang didampingi Sekjen PBNU H Saifullah Yusuf, kepada pers.
Bahkan, sambung Gus Yahya, ada laporan bahwa ada buku yang ditulis dan kemudian digunakan sebagai referensi atau bahan ajar di madrasah-madrasah mengenai sejarah pendirian NU yang berisi narasi yang menyimpang dan tidak sesuai dengan yang sesungguhnya.
Jika kemudian terbukti ada penyimpangan, PBNU dengan tegas memerintahkan untuk menarik buku itu dari peredaran di lembaga dan lingkungan NU.
“Kami perintahkan kepada LP Ma’arif dan RMI untuk melakukan penelitian secara menyeluruh dan mendalam dan apabila memang ditemukan buku-buku atau bahan ajar yang seperti itu, ini harus dicabut, harus ditarik dari peredaran, dan tidak boleh dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan NU, karena akan – bukan hanya mengaburkan, bahkan – menyimpangkan sejarah berdirinya NU,” ujar Gus Yahya.