WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan (INDEF) mengingatkan pemerintahan baru nantinya memiliki beban utang cukup tinggi. Utang pemerintah hingga Mei 2024 mencapai Rp8.300 triliun dan jumlah jatuh tempo tahun 2025-2029 sekitar Rp3.749 triliun.
Peringatan itu disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan INDEF Esther Sri Astuti dalam diskusi publik ‘Beban Utang Pemerintahan Mendatang’ di Jakarta, Kamis (04/07/2024). Menurutnya, jika tidak diimbangi peningkatan penerimaan negara, Indonesia akan mengalami gejolak lagi.
“Sedangkan untuk tahun 2025 utang yang jatuh tempo sekitar 800 triliun. Kalau tidak diimbangi dengan penerimaan negara yang meningkat, apakah negara ini akan mengalami stroke yang ketiga? Semoga tidak,” katanya seperti dikutip Wartabanjar.com.
Baca juga: Dilaporkan ke KPK Soal Mark Up Biaya Impor, Begini Tanggapan Perum Bulog
Pemerintah Prabowo-Gibran, sambung Esther, harus memilik alternatif sumber pembiayaan. Selain untuk membayar utang jatuh tempo, ini juga untuk membiayai berbagai program ‘mercusuar’ nya.
“Saya sebut program yang fantastis, misalnya program makan siang gratis yang anggarannya mencapai 466 triliun rupiah. Jumlahnya sama dengan anggaran untuk pembangunan IKN,” ucapnya.
Untuk tahun 2025, pemerintah baru menganggarkan sebesar Rp71 triliun untuk program makanan gratis. Sedangkan tahun-tahun selanjutnya, masih belum jelas anggarannya berapa dan darimana.
Di sisi lain, pemerintahan baru nanti juga punya beban melanjutkan pembangunan Ibukota Nusantara (IKN). Karena, sampai saat ini, belum ada perkembangan signifikan dari investor yang mau berinvestasi di IKN.