WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Realiasi belanja barang dan jasa pada Sekretariat DPRD Banjarbaru Kalimantan Selatan tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap sebesar Rp 1 Miliar lebih.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kondisi tersebut juga mengakibatkan membuka peluang penyalahgunaan atas belanja kegiatan reses tahun anggaran 2022 yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawabannya sebesar Rp 1.150.000.000.
Dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Lapokan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banjarbaru 2022, dalam SK Pimpinan DPRD Kota Banjarbaru, pada lampiran menyebutkan terkait tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan, yaitu dana yang tersedia pada penunjang kegiatan reses pada prinsipnya adalah untuk dipertanggungjawabkan yang didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disertai dengan pakta integritas bermaterai yang menyatakan bahwa semua dana kegiatan reses sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaksana reses.
Pengeluaran biaya hanya dapat digunakan untuk tujuan sebagaimana yang tersedia dalam anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. Diluar hal tersebut dapat dikategorikan menyalahi anggaran sebagaimana ketentuan Pasal 212 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Banjarbaru.
Pengeluaran atas belanja kegiatan reses tersebut dialokasikan dari anggaran Sekretariat DPRD dengan menggunakan dokumen tanda terima dari bendaraha pengeluaran kepada PPTK dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK. Kemudian dibuatkan kuitansi tanda terima dari PPTK kepada anggota DPRD pelaksana reses.