WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) secara tegas menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Kamis (13/6).
Tapera dianggap membebani para pekerja di Banua secara khusus, dan Indonesia secara umum.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, H. Suripno Sumas, S.H., M.H. ketika menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kalsel dan Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Provinsi Kalsel, di Gedung B DPRD Kalsel di Banjarmasin.
Baca Juga
Kepala Dinas PUPR Tanah Bumbu Tersangka Kasus Korupsi
“Kami dari perwakilan rakyat yang mewakili suara-suara masyarakat Kalsel tentunya di sini memiliki sudut pandang yang sama berkenaan dengan hal ini. Kami juga menganggap bahwa ini merupakan hal yang membebani para pekerja, sehingga kami sepakat dengan isi tuntutan dari rekan-rekan serikat pekerja dan serikat buruh,” ujar politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kalsel, H. Sadin Sasau menyambut baik kesamaan pandangan dari Wakil Rakyat “Rumah Banjar” itu. Beliau mengucapkan terima kasih atas sikap penolakan yang disuarakan.
Dalam kesempatan tersebut, turut berhadir Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, Irfan Sayuti. Kemudian, ia akan menindaklanjuti sesuai dengan arahan pimpinan untuk memfasilitasi suara dan aspirasi masyarakat banua, khsusunya dari serikat pekerja dan serikat buruh yang telah disampaikan.