WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Aeris Hotel di Jalan Panglima Batur Banjarbaru Kalimantan Selatan tetap operasional sembari melengkapi perizinan dikarenakan ada yang belum lengkap.
Seiring beroperasionalnya Aeris Hotel Banjarbaru Kalimantan Selatan, Pegiat Anti Korupsi di Kalimantan Selatan, Aliansyah meminta Aparat Penegak Hukum (APH) tidak “tunanetra” melihat permasalahan tersebut.
“Menjadi pertanyaan kami, kenapa hotel sebesar Aeris tidak menyiapkan ketentuan dan peraturan yang harusnya dilengkapi sebelum operasional, perizinannya. Justru menimbulkan pertanyaan bagi kami, ada apa dengan Pemko Banjarbaru,” kata Pegiat Anti Korupsi di Kalsel, Aliansyah.
Lanjutnya, juga menjadi pertanyaan kedatangan Komisi II DPRD Kota Banjarbaru ke Aeris Hotel beberapa waktu lalu, justru menurunkan wibawa sebagai lembaga negara. Padahal menurutnya, harusnya Komisi II DPRD Kota Banjarbaru menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja yakni SKPD terkait kemudian memanggil atau menghadirkan manajemen Aeris Hotel Banjarbaru ke RDP tersebut, untuk mengurai permasalahan dan mencari solusi.
“Ada apa ini, jadi pertanyaan kami. Kami minta APH lakukan penyelidikan agar jangan ada dusta diantara kita, sebagai hotel besar di Banjarbaru harusnya menjadi contoh dalam menegakan aturan melaksanakan undang-undang supaya iklim investasi di Banjarbaru benar-benar bermanfaat dan menambah APD Kota Banjarbaru,” ujarnya.
Pihaknya pun meminta Pemko Banjarbaru agar usaha-usaha yang tidak berizin ditertibkan, jangan hanya usaha kecil yang dipersulit tetapi hotel besar yang harusnya memberi contoh yang baik bagi masyarakat justru dibiarkan.