WARTABANJAR.COM, GAMBUT- Ketua Komisi Pemilihan Umum periode 2007-2012, Prof. Dr. H. Abdul Hafiz Anshari, AZ, MA menyoroti masih adanya praktek money politics di pemilihan umum Indonesia, khususnya saat pemilihan kepala daerah.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber di acara Sosialisasi PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada serentak digelar oleh KPU Kabupaten Banjar pada Jumat (17/5/2024) di Aston Banua, Gambut, Kabupaten Banjar.
Terkait money politics ini merupakan salah satu pembahasan yang disampaikannya tentang Kiat Stabilitas Politik dalam PILKADA.
Prof Dr H Abdul Hafiz mengingatkan masyarakat, partai politik maupun para pemangku kebijakan penyelenggaraan Pemilu untuk mengantisipasinya.
“Money politik sering terjadi di masyarakat, hal itu seolah-olah sudah menjadi tradisi kebiasaan, dan kami pastinya selalu mengingatkan kepada calon agar tidak menggunakan money politics kepada masyarakat,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Ketua KPU Kabupaten Banjar Muhammad Nor Aripin juga membahas soal pengerucutan TPS di Pilkada 2024.
Pada Pilkada 2024, setiap TPS akan diisi 400 sampai 600 orang pemilih, namun pihaknya belum memastikan berapa jumlah TPS di Pilkada 2024 karena harus melakukan pemutakhiran daftar pemilih terlebih dahulu.
Selain itu, acara dilanjutkan dengan sosialisasi PKPU Nomor 2 Tahun 2024 yang berisi tentang persiapan dan penyelenggaraan Pilkada 2024. (nurul octaviani)
Editor: Yayu