WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Komisi II DPR menyebut sistem pemilu tahun ini menimbulkan beragam permasalahan. Karena itulah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI harus mengevaluasinya demi sistem pemilu mendatang yang lebih baik.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, beragam pandangan tentang permasalahan pemilu disampaikan sejumlah anggota komisi tersebut. Umumnya, banyak pendapat yang senada dengan pandangan-pandangan elemen bangsa lainnya.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat evaluasi Komisi II dengan KPU beserta penyelenggara pemilu lainnya, Rabu (15/05/2024) hari ini. Rapat dihadiri Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua DKPP Heddy Lugito, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Baca juga: APBN Untuk Makan Siang dan Susu Gratis, Prabowo Subianto: Aman!
“Mungkin kita ke depannya membawa kesimpulan bahwa ini harus dievaluasi, terhadap sistemnya dulu,” kata Doli dikutip Wartabanjar.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurutnya, setidaknya ada empat indikator yang membuat pandangan tentang evaluasi sistem pemilu itu senada. Pertama, adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal parliamentary treshold.
Kemudian, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga menilai bahwa sistem demokrasi di Indonesia ini noisy. Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pun menyampaikan bahwa proses demokrasi ini mahal.
Baca juga: KIP Apresiasi Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Polri Pada Mudik 2024
“Terakhir, putusan MK soal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang memiliki tiga dissenting opinion dari hakim konstitusi yang menyebut sistem pemilu perlu dievaluasi,” katanya.
Baca Lebih Lengkapnya Instal dari Playstore WartaBanjar.com