Tak hanya itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mensahkan RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) menjadi UU, serta menuntut DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengawasi realisasi perencanaan penambahan volume subsidi pupuk 54 triliun agar tidak terjadi penyalahgunaan
anggaran.
“Kita juga menuntut Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar memperhatikan kesejahteraan petani dan buruh dan menuntut pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik dan elitnya,” tuturnya.
Kedatangan puluhan mahasiswa itu, ditemui oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Luthfi Saifuddin.
Dirinya pun mengaku siap memperjuangkan aspirasi para mahasiswa dan akan msnyampaikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti.
“Apapun yang namanya aspirasi kan, wajib untuk kita tindaklanjuti. Dan itu sebagai kewajiban,” tuturnya.
Bukan tanpa alasan, apa yang disampaikan mahasiswa ini ujar Luthfi, merupakan apa yang dirasakan pemerintah di Kalsel.
“Mudah-mudahan kebersamaan ini sebagai pendorong perjuangan ini bisa membangkitkan orang-orang yang berkompeten di Kalsel. Aspirasi ini tentu kami perjuangkan,” pungkasnya. (Iqnatius)
Editor Restu