WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN - Sebanyak 10 tuntutan diutarakan BEM Se-Kalimantan Selatan dalam aksi demo di kantor DPRD Kalsel Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kamis (2/5) siang. Koordinator Akse, Ahmad Sunir Ridha memaparkan, setidaknya ada sepuluh tuntutan yang dibawa mahasiswa terkait kondisi buruh dan pendidikan di Kalsel. "Poin tuntutan di momen Hardiknas ini di antaranya kita menuntut sinkronisasi kerja antar-stakeholder dalam pendidikan untuk menciptakan kualitas pendidikan yang layak di Kalsel, mulai dari pendidikan menengah hingga perguruan tinggi," papar Sunir kepada awak media usai aksi. Baca Juga Maling Sepeda Motor di Jalan Dahlia Kebun Sayur Terekam CCTV Tak hanya itu, pihaknya juga mendesak pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan guru honorer di wilayah Kalsel. "Kita juga meminta pemerintah untuk melakukan pemerataan dan penyetaraan antara pendidikan inklusi dan non-inklusi dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan," ujar Sunir. Adapun poin tuntutan terkait Hari Buruh Internasional ujar Sunir yakni, menuntut Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyampaikan pencabutan pasal ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 kepada DPR-RI. "Kita juga mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan (Disnakertrans) untuk lebih serius dalam melakukan controling dan monitoring secara berkala kepada para pelaku usaha (perusahaan) dalam menegakan hukum," ucap Sunir. "Kemudian kita menuntut Pemerintah Provinsi Kalsel untuk menaikkan UMP demi keberlangsungan para pekerja di Kalsel," sambungnya. Tak hanya itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mensahkan RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) menjadi UU, serta menuntut DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengawasi realisasi perencanaan penambahan volume subsidi pupuk 54 triliun agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. "Kita juga menuntut Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar memperhatikan kesejahteraan petani dan buruh dan menuntut pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik dan elitnya," tuturnya. Kedatangan puluhan mahasiswa itu, ditemui oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Luthfi Saifuddin. Dirinya pun mengaku siap memperjuangkan aspirasi para mahasiswa dan akan msnyampaikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti. "Apapun yang namanya aspirasi kan, wajib untuk kita tindaklanjuti. Dan itu sebagai kewajiban," tuturnya. Bukan tanpa alasan, apa yang disampaikan mahasiswa ini ujar Luthfi, merupakan apa yang dirasakan pemerintah di Kalsel. "Mudah-mudahan kebersamaan ini sebagai pendorong perjuangan ini bisa membangkitkan orang-orang yang berkompeten di Kalsel. Aspirasi ini tentu kami perjuangkan," pungkasnya. (Iqnatius) Editor Restu