Namun, pihak UNHCR saat itu terkesan tidak peduli dan tetap berupaya agar mendapatkan lahan kosong untuk penempatan pengungsi Rohingya di Aceh.
“Kemudian saya tanya mereka bekerja atas dasar apa, apakah ada sumbangan dari negara lain? Dia mengakui bahwa mereka bekerja atas dasar sumbangan dari negara-negara donor, bisa dicek di website mereka. Ada sumbangan dari negara Amerika, Australia termasuk negara kita, demi alasan kemanusiaan,” bebernya. Saat itu, sambung Kapolda, ada satu ucapan dari perwakilan UNHCR yang membuat perasaannya sedikit kesal, yaitu kata-kata yang menyebutkan Indonesia dengan jumlah penduduknya 260 juta orang mengapa tidak bisa menerima 1.600 orang Rohingya. Namun kata-kata itu dipatahkan dengan pertanyaan sebaliknya“Andakan orang Denmark, kenapa negara anda yang penduduknya sedikit tidak mau menerima?” cerita Kapolda.
Saat itu, pihak UNHCR tidak menjawab dan percakapan diakhir karena menurutnya pembahasan saat itu sudah tidak etis.
Kapolda menilai, ada upaya yang dilakukan pihak-pihak tertentu, melihat Aceh akan maju dengan situasi ekonominya saat ini, apalagi dengan ditemukannya sumur gas baru. Selain itu, menurut Kapolda, kedatangan gelombang pengungsi Rohingya ke Aceh saat ini tidak murni pengungsian namun sudah termasuk kesengajaan untuk melanggar hukum.
“Jadi murninya adalah sekelompok orang yang memanfaatkan situasi ingin masuk ke Indonesia dan mencari kehidupan yang lebih baik,”katanya.
Hal itu juga sudah terbukti dari kejadian baru-baru ini di Aceh Timur, pihaknya mendapati dari 50 pengungsi, 28 diantaranya berkewarganegaraan Bangladesh, bahkan tiga orang memiliki pasport.
“Karena ini kejahatan terorganisir dan itu telah kita buktikan di wilayah Aceh Timur, 50 orang yang masuk itu 28 orang warga bangladesh, tiga orang memiliki pasport, 25 orang diketahui berdasarkan hasil interogasi dan wawancara kita terhadap para pelaku,” pungkasnya. (berbagai sumber)
Editor: Erna Djedi
