WARTABANJAR.COM, JAKARTA- Tenaga honorer di kementerian/lembaga (K/L) akhir-akhir ini membludak.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas mengungkap penyebabnya yaitu adanya fenomena pegawai titipan.

Ia mengisahkan pengalaman yang pernah ia temukan saat menjadi Bupati Banyuwangi dua periode, yakni pada 2010-2015 dan 2016-2021 lalu terkait pegawai titipan ini.

Menurutnya, budaya titip-menitip pegawai ini adalah godaan bagi para pemimpin daerah.

"Bapak/Ibu (bupati), kalau menerima terus (pegawai titipan), apalagi jabatan kita ini jabatan politik, baru duduk, orang sudah datang. Ada keponakan, tetangga, saudara, 'hei apa gunanya kau jadi bupati kalau tetanggamu enggak bisa kamu bantu'. Itu godaan-godaan," katanya saat meresmikan 14 Mal Pelayanan Publik di kantornya, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Anas menegaskan ia tak pernah sekalipun memasukkan pegawai titipan selama 10 tahun menjadi orang nomor satu di Banyuwangi.

Baca Juga: Motif dan Kronologi Tewasnya PSK di Eks Lokalisasi Pembatuan Banjarbaru, Pelaku Ternyata Pelanggan

Ia tak keberatan jika ada yang mengecek langsung terkait ucapannya itu.

"Karena sekali bupati titip, ditunggu saja, meski direkturnya bilang 'hei jangan bilang-bilang ya ini titipan bupati', nanti ketemu DPR, 'hei jangan bilang-bilang ya ini titipan bupati', akhirnya semua orang nitip," tegasnya.

Meski begitu, ia mengakui sempat membuat kesalahan selama menjadi Bupati Banyuwangi, yaitu tidak terlalu mengontrol jumlah tenaga honorer di instansinya.

Ia luput mengecek di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berapa tenaga honorer yang dibutuhkan untuk membantu peningkatan kinerja.

"Honorer akhirnya melimpah, tidak terkontrol. Ini kan kadang honorernya enggak ada, tapi di kegiatannya banyak. Maka, begitu didata, jumlahnya ribuan," bebernya.

Beruntung, saat itu ia mendapatkan surat dari Kemenpan RB yang mengingatkan bahwa tidak boleh ada lagi tenaga honorer.

Surat yang diteruskan dari Sekda Pemprov Jatim kepadanya itulah yang menjadi acuan evaluasi honorer.

Pada akhirnya, meski ada usulan honorer dari tokoh tertentu hingga DPR, Anas menolak dengan berpedoman pada surat tersebut.