“Jadi ini bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat. Agar mereka mendapatkan rumah yang layak,”kata Sahbirin Noor, Sabtu (8/7/2023).
Menurutnya, bantuan ini merupakan wujud kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Apalagi bantuan ini bersumber dari dana APBD yang sejatinya berasal dari rakyat.
“Bantuan ini bersumber dari APBD yang sejatinya dari bayar pajak kendaraan maupun yang lainya, jadi dari rakyat untuk rakyat,” ungkapnya.
Terpisah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Mursyidah Aminy mengatakan untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK-RTLH) sebanyak 280 unit pada 13 kabupaten/kota. anggaran untuk 1 unit rumah sebesar Rp20 juta terdiri dari untuk pengadaan bahan bangunan sebesar Rp17,5 juta dan upah sebesar Rp. 2,5 juta.
Ia berharap agar kolaborasi antar pemangku kepentingan dapat terus terjalin.
“Pembangunan perumahan dan pemukiman tidak hanya sebagai pemenuhan tempat tinggal saja, tetapi juga akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan menjadi bagian penting dari komponen untuk menurunkan kemiskinan di masyarakat,” tuturnya. (MC Kalsel)
Editor Restu
