Dibuka Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalsel, Simak Persyaratannya

WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Bawaslu membuka pendaftaran untuk calong anggota di wilayah kabupaten/ota Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode 2023-2028.

Dikutip dari laman resmi Bawaslu Kalsel, pendaftaran dibuka mulai 29 Mei hingga 7 Juni.

Calon pendaftar bisa mengantarkan berkas pendaftaran pada tanggal tersebut pukul 09.00 sampai 16.00 Wita di masing-masing daerah.

Baca juga: Barito Putera Datangkan Pemain Asal Italia Lengkapi Kuota Pemain Asing

Adapun ketentuan pendaftaran adalah sebagai berikut:
Persyaratan calon :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran Berusia paling rendah 30 (tiga puluh ) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara
   Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka
   Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu,
   ketatanegaraan, kepartaian dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
7. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota Pembentukan dibuktikan dengan Kartu Tanda
   Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima)
   tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau
    badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih menjadi anggota
    Bawaslu Provinsi;
11. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang
    berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota
    Bawaslu Provinsi yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
    memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
    dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
13. Bersedia bekerja penuh waktu;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan
    usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila
    terpilih;
15. Melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan
    di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah apabila
    terpilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi;
16. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
17. Mendapat surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang
    bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi; dan
18. Bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri
    Sipil apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. (edj)

Editor: Erna Djedi