“Kami berharap tetapi segera kami menyadari bahwa milisi dan mafia politik akan berjuang sampai mati untuk mempertahankan kepentingan mereka,” Omar al-Hamadi, seorang insinyur berusia 25 tahun yang berpartisipasi dalam protes 2019, mengatakan kepada Al Jazeera melalui telepon. Dia meninggalkan Irak ke Istanbul berminggu-minggu setelah milisi menembaki pengunjuk rasa dan membunuh dua temannya pada November 2019.
“Saya tidak akan pernah memaafkan mereka, dan saya rasa teman saya juga tidak akan memaafkannya,” kata al-Hamadi.
Tetapi bahkan bagi mereka yang terhindar dari pertumpahan darah di jalanan, korupsi dan pemerintahan yang goyah dalam beberapa tahun terakhir telah menyangkal masa depan pemuda negara yang berkelanjutan.
Sistem politik pembagian kekuasaan berdasarkan pembagian etnosektarian, juga dikenal sebagai muhasasa, didirikan pasca invasi tahun 2003, dan segera menyebabkan pertikaian politik yang membantu menyeduh korupsi endemik.
Menurut mantan Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi, dalam dua dekade terakhir, lebih dari $600 miliar telah hilang karena korupsi. Korupsi yang merajalela telah melumpuhkan kemampuan generasi muda untuk mengukir masa depan di negara ini.
“Elit politik telah secara konsisten gagal mengantisipasi atau mengatasi tantangan sosial ekonomi dan lingkungan jangka panjang yang mungkin diwarisi oleh kaum muda saat ini,” kata Hayder al-Shakeri, rekan peneliti di program Timur Tengah dan Afrika Utara Chatham House yang berbasis di London.
Bagi anak muda Irak, harganya sangat tinggi. “Tidak ada fasilitas dan tidak ada layanan di negara ini karena semua uang masuk ke pejabat yang korup,” kata al-Hamadi.