WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Penyaluran bantuan sosial di Kota Banjarmasin pada tahun 2021 lalu berupa belanja barang oleh Dinas PUPR Kota Banjarmasin diduga tidak tepat sasaran. Pemerintah Kota Banjarmasin telah menganggarkan Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp 13.885.670.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 13.552.725.000,00 atau 97,60 persen.
Data yang didapat wartabanjar.com, mekanisme belanja bantuan sosial barang pada Dinas PUPR Kota Banjarmasin pada 2021 itu menjadi temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2021
Hasil investigasi wartabanjar.com, tidak hanya menjadi temuan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan juga memberikan beberapa catatan terkait segi perlindungan sosial, terutama di 2022 yang juga hampir sama pada 2021.
Kepala Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan Rudy M Harahap dikonfirmasi mengatakan, dari segi perlindungan sosial, hasil pengawasan BPKP Kalsel selama tahun 2022 juga menemukan beberapa catatan.
Disebutkannya, tata kelola basis data belum berjalan dengan baik, program padat karya tunai belum berkontribusi pada peningkatan pendapatan berkelanjutan, penyiapan data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tidak melibatkan pemerintah daerah.
“Kemudian program penurunan kantong-kantong kemiskinan ekstrem melalui penyediaan lahan belum difasilitasi, peningkatan pendapatan tidak menjangkau seluruh masyarakat miskin ekstrem, Puskesmas belum terakreditasi dan kekurangan dokter umum dan kehabisan obat,” ungkap Rudy M Harahap kepada wartabanjar.com, Jumat (10/3/2023).