WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Badan Intelijen Negara (BIN) dilibatkan dalam pengawasan BBM bersubsidi, tujuannya agar tepat sasaran.
Dilibatkannya BIN ini, setelah diadakannya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dengan Deputi Bidang Intelijen Ekonomi BIN.
PKS itu tentang Sinergi Pengawasan dan Pengamanan Preventif atas Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Melalui Pipa di Jakarta (22/2/2023).
PKS ini merupakan bentuk dukungan dari BIN kepada BPH Migas untuk memastikan distribusi energi yang adil dan merata serta tepat sasaran.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, berharap dengan penandatangan PKS ini, BIN akan memberikan bantuan terkait dua hal yakni, pemberian informasi penyalahgunaan BBM Bersubsidi dan pmeberian pengamanan preventif dan pelatihan teknis.
“Dengan perjanjian kerja sama ini diharapkan BIN dapat memberikan informasi potensial penyalahgunaan terkait penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi melalui Pipa serta memberikan pengamanan preventif hingga kerja sama dalam peningkatan kemampuan sumber daya manusia berupa Pendidikan dan pelatihan teknis intelejen,” ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati.
PKS ini, lanjut Erika, merupakan acuan pelaksanaan kerja sama antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dengan Deputi Bidang Intelijen Ekonomi Badan Intelijen Negara untuk melakukan Pengawasan dan Pengamanan Preventif atas Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Melalui Pipa.