“Setiap kios yang menjual beras SPHP wajib memasang spanduk Beras SPHP sesuai ketentuan Perbadan 15/2022. Pengawasan penyaluran Beras SPHP perlu ditingkatkan terutama didownline distributor yang berada di luar kota Medan karena rawan penyimpangan,” imbuh Setyo.

Oleh karena itu, Pemerintah perlu mendorong penyaluran DMO minyak goreng oleh para produsen dan mengawasi proses penyalurannya hingga ke tingkat eceran.

Papua

Sementara itu untuk wilayah Papua, tim yang dipimpin Kombes Pol Setiadi Sulaksono mencatat ketersedian beras CBP di Divre Papua sudah cukup dan harga sesuai harga HET dalam menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. Stok minyak goreng di wilayah Papua tidak terjadi kendala karena barang masih mencukupi.

Tim merekomensasikan agar stok minyak goreng untuk rakyat (MinyaKita dan minyak curah) Bulog ditingkatkan statusnya menjadi D1 karena kondisi saat masih di posisi D2 dan masih menerima pasokan dari Makasar. Hal ini perlu dilakukan untuk mempersingkat rantai distribusi dan harga kemungkinan akan lebih murah ke pasaran.

Sulawesi Utara

Terakhir, untuk wilayah Sulawesi Utara, tim yang dipimpin AKP Sarjono mencatat kondisi gudang secara keseluruhan mengalami kekosongan stok beras Bulog dan MinyaKita baik di gudang provinsi maupun di gudang kantor cabang.

Harga beras diperkirakan akan mengalami kenaikan jika tidak dilakukan pendistribusian dalam waktu dekat. Berdasarkan informasi dari kepala bagian pengadaan Perum Bulog telah dilakukan pemesanan ke Gudang Makassar dan tinggal menunggu pengiriman. (edj)

Editor: Erna Djedi