WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60 per jemaah. Jumlah ini naik dari Bipih 2022 yang berada di angka Rp39,8 juta.
Usulan tersebut disampaikan Menag pada Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR untuk membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 pada Kamis (19/01/2023).
Saat dimintai tanggapannya oleh awak media terkait hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menekankan bahwa penyesuaian biaya perjalanan haji perlu dilakukan untuk menjaga kesinambungan subsidi haji dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Saya kira kemarin itu [2022] subsidi yang diberikan pada ongkos haji itu terlalu besar, 59% yang kemarin itu. Karena itu, maka hasil optimalisasi daripada pengembangan dana haji itu menjadi terambil banyak,” ungkap Wapres saat memberikan keterangan pers usai membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2023, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (25/0/2023).
Akibat besarnya subsidi tersebut, sambung Wapres, dikhawatirkan akan menggerus pokok dana haji di BPKH, sehingga ke depan, biaya haji menjadi sulit untuk disubsidi.
“Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian harga yang kalaupun disubsidi itu tidak membuat kemudian terhentinya subsidi itu nanti. Jadi sustainability pemberian subsidi itu jadi tidak terganggu,” terangnya.
Adapun terkait besarnya penyesuaian biaya Bipih, Wapres mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian Agama untuk diusulkan ke DPR.