WARTABANJAR.COM, BATULICIN – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, empat fraksi mendukung agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 disahkan menjadi APBD 2023, Senin (31/10) kemarin.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu itu dalam rangka pengambilan keputusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 tersebut sempat diwarnai dengan aksi walk out oleh Fraksi Gerindra.
Terkait hal itu, Bupati HM Zairullah Azhar tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan fraksi tersebut untuk melakukan aksi walk out (meninggalkan rapat).
Zairullah mengatakan penetapan pengambilan keputusan RAPBD 2023 merupakan sebuah hal yang penting karena ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat Tanah Bumbu selama satu tahun.
“Saya sedih kalau terjadi penolakan dan membuat APBD 2023 menjadi batal sehingga akhirnya kita didaerah tidak dapat apa-apa, apalagi ini semua demi kepentingan seluruh masyarakat Tanah Bumbu,” ujar Bupati, Selasa (1/11) di Batulicin.
Kalau pun penolakan tersebut berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada RAPBD 2023, Zairullah mengatakan bahwa surat edaran DAK sudah keluar tetapi untuk besarannya belum. Kalau pun ada sedikit masalah itu bisa diperbaiki, tapi kepentingan masyarakat harus diutamakan.
Dirinya juga mengatakan, DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD (Pusat) yang dialokasikan untuk daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tanbu terbatas, oleh sebab itu pemerintah daerah berusaha meraih PAD dari pemerintah pusat dan itu bukanlah kerja yang mudah tetapi membutuhkan perjuangan yang luar biasa.
Baca Juga :
Usai Ditutup Pasca Kecelakaan Kerja, Pembangunan Jembatan Sulawesi 2 Banjarmasin Kembali Dilanjutkan
