WARTABANJAR.COM, JAKARTA- Pemerintah berencana melakukan konversi gas LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik.
Tahap awal dilakukan di tiga kota yakni Denpasar, Solo dan satu kota di Sumatera.
Dalam uji coba ini, pemerintah menyasar sebanyak 300 ribu masyarakat miskin yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp540 miliar.
Masyarakat yang terpilih bakal mendapatkan paket kompor listrik yang terdiri dari satu kompor dua tungku, satu masak, dan satu Miniature Circuit Breaker (MCB) atau penambah daya khusus untuk kompor listrik.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan konversi ke kompor listrik ini bakal mengurangi biaya impor LPG 3 kg di Tanah Air.
Nilai penghematan impornya bahkan bisa mencapai Rp10,21 triliun per tahun jika, pengguna kompor listrik meningkat mencapai 15,3 juta rumah tangga.
“Kita bisa hemat biaya impor LPG dengan program konversi LPG mulai 2028 Rp10,2 triliun per tahun,” katanya saat raker dengan Komisi VII DPR RI beberapa waktu lalu.
Penghematan, katanya, tak hanya terjadi pada anggaran negara, tapi juga kantong masyarakat.
Berdasarkan hitungan PLN, biaya masak bisa turun 10-15 persen per bulan dengan kompor listrik.
Harga keekonomian LPG adalah Rp19.980 per kg dan yang dibayarkan oleh masyarakat setelah disubsidi sebesar Rp5.250 per kg.
Harga itu kemudian bisa berubah karena bergantung dengan harga minyak mentah dunia yang fluktuasi.
Sedangkan, harga keekonomian listrik sebesar Rp11.792 per 1 Kg ekuivalen kwh dan yang dibayarkan masyarakat setelah disubsidi sebesar Rp4.530 per 1 Kg ekuivalen kwh.
“Dibandingkan Rp5.250 akan lebih murah Rp4.530 per kg per kwh (bayarnya). Ini masyarakat akan lebih hemat sekitar 10-15 persen daripada (menggunakan) LPG,” jelasnya lagi.