WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (30/8) lalu bahwa, Pemerintah Daerah dan Desa harus mengalokasikan anggaran untuk pengendalian inflasi.
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan Rudy M Harahap sudah mengirimkan surat kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota di Kalimantan Selatan. Yakni meminta atensi seluruh Kepala Daerah se-Kalimantan Selatan menganggarkan pengendalian inflasi.
Selain itu, mereka diminta mengambil langkah strategis dan kolaboratif.
Ini merupakan hal serius untuk menekan inflasi di Kalimantan Selatan, terutama Kabupaten Kotabaru yang sudah kritis di atas 6 persen.
Meskipun Indonesia dianggap sukses oleh dunia dalam menghadapi recovery pandemi Covid-19 dan ekonominya tumbuh (reborn) naik kembali ke angka 5,4 persen, inflasi sudah mengancam Indonesia.
“Ditambah lagi, karena perang Rusia-Ukraina, terganggunya pengiriman dari Rusia, salah satu pengekspor minyak dan bahan pangan terbesar di dunia,” kata Rudy melalui rilis yang diterima wartabanjar.com, Kamis (1/9).
Selain itu, Pemerintah Daerah dan Desa, yang akan dibantu oleh BPKP, harus mengidentifikasi risiko dan menyusun strategi mitigasi risiko dalam pengendalian inflasi di daerah.
Diharapkannya pula pemerintah daerah dan Desa harus mengimplementasikan strategi mitigasi dan melakukan evaluasi atas implementasi manajemen risiko untuk pengendalian inflasi daerah.
“Ini harus menjadi isu prioritas para Kepala Daerah di Kalimantan Selatan, seperti ketika menghadapi Pandemi Covid-19. Jangan cuek-cuek saja, menganggap kondisi sekarang aman saja,” tegas Rudy.