Ia juga menyarankan agar Kementerian PUPR khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya juga untuk koordinasi dengan Pemprov Kalsel, Pemko Bajarbaru untuk melakukan perencanaan secara komprehensif yang bisa mewujudkan visi bahwa kawasan ini menjadi kawasan wisata religi bertaraf internasional.
”Tidak boleh membuat suatu perencanaan meninggalkan pemerintah kabupaten dan tokoh masyarakat, karena mereka lebih tahu kondisi di sini,” Tegas Sudewo.
Berdasarkan keterangan dari laman LPSE Kementerian PUPR diketahui telah digelontorkan dana sebesar Rp30,5 miliar lebih bersumber dari APBN 2021 untuk pembangunan infrastruktur pemukiman Sekumpul Martapura, yang digarap PT Cahaya Sriwijaya Abadi asal Palembang. Proyek itu berpagu anggaran Rp38,2 miliar lebih.
Proyek milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr), juga dibarengi dengan proyek konsultan pengawas senilai Rp1,19 miliar lebih yang dimenangkan PT Tema Karya Mandiri asal Palangka Raya. Data ini terekam dalam LPSE Kementerian PUPR. (aqu)
Rakyat Akan Lebih Rugi Saat Pertalite Dibatasi, Hitung-Hitungan YLKI
Siaran Indosiar Diprotes Pecinta Bola, YLKI Dukung
Editor Restu