Anggota Komisi I DPRD Kalsel, H Sahrujani, mengatakan solusi terbaik yaitu seluruhnya diikutsertakan seleksi CPNS atau PPPK.
Ia berharap penjaringan PPPK ini seluruhnya diserahkan sistemnya kepada provinsi.
Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, H Suripno Sumas SH MH.
Menurutnya, yang lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan daerah, yakni provinsi itu sendiri, terlebih anggaran penggajiannya nanti ujarnya juga akan menjadi tanggungan daerah itu sendiri.
Menanggapi hal tersebut, beberapa waktu ke depan, BKD akan melakukan pendataan dan penataan para honorer yang potensial.
Diakui Syamsir, saat ini provinsi masih membutuhkan tenaga-tenaga para honorer tersebut. Penghapusan secara ekstreem menurutnya dapat mengganggu stabilitas pelayanan.
“Misalkan rumah sakit, siapa yang akan merawat kalau perawa-perawatnya tidak ada, kemudian Satpol PP, siapa yang mengawal perdanya, artinya kita masih membutuhkan dan perlu kehati-hatian dalam menyikapi edaran tersebut, sambil jalan kita lihat regulasi selanjutnya,” pungkas Syamsir. (edj/hms)
Editor: Erna Djedi
