Rudy juga menambahkan, konsepnya adalah Public Private Partnership, mengajak pihak badan usaha untuk bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan.
“Kelayakan proyek tentu menjadi pertimbangan penting bagi calon investor yang akan digandeng.Oleh karenanya Pemerintah Daerah harus mampu membuat proyek menarik bagi calon investor,” ujarnya.
Konsep Sustainable Development Goals(SDGs), sebagai lanjutan dari konsep pembangunan Millenium Development Goals(MDGs), seharusnya dapat mentriggerpemerintah untuk terus melakukan pembangunan tanpa henti.
Konsep SDGs memiliki agenda mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata, yang bertujuan dan memiliki target dalam 3dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi.
BPKP Perwakilan Kalsel, kata dia, telah mendorong Pemprov dan Pemkab/Pemko agar segera melakukan pelatihan skema ini yang meliputipemahaman tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, sampai dengan pelaksanaan perjanjian skema KPBU.
BPKP, lanjud dia, menyarankan untuk membentuk unit kerja sebagai simpul KPBU yang akan bertugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi pembangunan proyek infrastruktur dengan skema KPBUatas proyek-proyek tersebut diatas.
“Belajar lah ke Pemerintah Pusat, dan studi banding kepada proyek-proyek berskema KPBU,” imbuh Rudy.
Harapannya, tekas Rudy, pemanfaatan skema KPBU dapat menghasilkan infrastruktur yang terbangun sesuai jadwal, anggaran pembiayaan lebih terkendali dan dapat segera digunakan oleh masyarakat, on budget, on schedule, on service. (edj/rls)