BKKBN Gelar Sosialisasi RAN PASTI Bersama Kepala Daerah Di Kalsel

Ia juga mengapresiasi kabupaten Balangan yang awalnya dari angka 52% menjadi 30an %, disusul kabupaten Tabalong yang turun 15%.

“Adapun kabupaten lain yang mengalami kenaikan angka stunting, ini akan jadi evaluasi ke depan untuk kita, bagaimana nanti solusinya,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Tabalong Drs. H. Anang Syakhfiani mengakui target capaian yang diberikan BKKBN dari angka prevalensi stunting 28,2% menurut angka SSGI di tahun 2021 menjadi 25,68% di akhir 2022 dan 21,49% di 2023 serta 17,27% di 2024 adalah sebuah tantangan dan butuh perjuangan semua pihak di Tabalong.

“Sejak awal saya mengembang amanah sebagai kepala daerah, saya selalu memberikan perhatian untuk masalah stunting. Harus diakui, pemahaman masyarakat Tabalong tentang
stunting masih rendah, demikian juga pemahaman di level jajaran pemerintah,” kata Anang.

Pasalnya, permasalahan stunting ini tidak melulu soal pertumbuhan gizi anak yang terhambat namun ada hal-hal lain yang perlu dibenahi juga permasalahan sejak dini dari awal pernikahan orangtuanya.

“Menjadi kewajiban saya dan jajaran Pemkab Tabalong untuk terus mengingatkan, mengedukasi dan membenahi sektor hulu dan sektor hilir dari permasalahan stunting di masyarakat,” ucapnya.

Disamping itu, Kabupaten Tanah Laut seperti yang diakui bupatinya Drs. HM Sukamta, sangat berkomitmen untuk percepatan penurunan angka stunting di daerahnya.

“Seperti yang sudah dikatakan Pak Anang, masalah stunting tidak hanya mengenai anak yang terhambat bertumbuh, ada banyak hal penyebabnya, bahkan itu dimulai sejak pranikah, yakni dimana seorang perempuan yang akan menikah, harus disiapkan benar-benar dari fisik hingga mentalnya,” jelas Sukamta.

“Perlu adanya koordinasi dan konsolidasi antar sektor mengingat penurunan stunting bukan hanya diawali dari 1.000 hari pertama kehidupan tetapi justru dimulai sejak sejak pra nikah. Kesehatan calon ibu perlu diperiksa kesehatannya. Peran dinas kesehatan, tokoh masyarakat, kader Posyandu, pemerintah desa serta satuan kerja perangkat daerah lainnya harus optimal,” lanjutnya.

Menurut Bupati Tanah Laut ini, dari sisi anggaran di APBD Tanah Laut jelas ada integrasi program baik di Dinas Kesehatan, P2KBP3A, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Bappeda serta APB Desa untuk percepatan penurunan stunting. (qyu)

Editor: Yayu Fathilal