WARTABANJAR.COM, KANDANGAN – Melaksanakan sistem pengawasan, hanya orang asing yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan Negara serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diizinkan masuk, tinggal dan melaksanakan kegiatannya di Indonesia, maka perlu dibentuk suatu wadah Tim Pengawasan Orang asing.
Oleh sebab itu pengawasan kedatangan, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan perlu ditingkatkan dalam rangka penegakan hukum keimigrasian.
Sejalan dengan itu sebagai upaya menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat khususnya tentang Hukum Keimigrasian di bidang pengawasan Orang Asing, sebagaimana tercantum dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dimana pasal tersebut mengamanahkan tentang adanya pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Kabupaten Wilayah Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka menjalin koordinasi dan
menjaga agar penegakan hukum terhadap orang asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin dapat berjalan dengan baik.
Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 adalah dalam rangka menunjang salah satu fungsi keimigrasian yakni penegakan hukum keimigrasian khususnya di bidang Pengawasan Orang Asing demi menjaga stabilitas serta kepentingan nasional pada umumnya dari dampak negatif yang mungkin timbul oleh karena keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin.