Program Inovasi Strategis
Di samping memberikan kontribusi atas efisiensi dan penghematan APBN dan APBD, diungkapkan oleh Rudy, BPKP Kalimantan Selatan juga memiliki program inovasi strategis, yaitu memediasi permasalahan pembangunan Insinerator pada Kabupaten Barito Kuala.
Kemudian, BPKP Kalimantan Selatan mendorong Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalimantan Selatan mendirikan fasilitas layanan Drive-Thru untuk tes Rapid Antigen dan PCR.
Secara khusus, kata Rudy, BPKP Kalimantan Selatan mendorong Pemerintah Provinsi, pelaku UMKM, dan universitas untuk mempercepat transformasi digital di Kalimantan.
“Program inovasi strategis ini akan mendorong berbagai pihak menciptakan program inovasi lainnya guna membangun Kalimantan Selatan yang lebih maju,” tegas Rudy, yang juga Ketua Umum Asosiasi Auditor Internal Pemerintah (AAIPI) Kalimantan Selatan.
Mendorong Percepatan Tata Kelola
Dalam pertemuan di Library Café tersebut, Rudy juga menyampaikan hasil pengawalan BPKP Kalimantan Selatan atas governansi atau tata kelola Pemerintah Daerah, seperti penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Dijelaskannya, “Maturitas SPIP pada 13 Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan telah mencapai Level 3.” Hanya satu Pemerintah Daerah yang masih pada maturitas SPIP level 2.
Sayangnya, ungkapnya, kapabilitas APIP yang telah mencapai Level 3 baru pada 6 Pemerintah Daerah, sedangkan sebanyak 4 Pemerintah Daerah masih pada Level 2+, dan 3 Pemerintah Daerah pada Level 2.
Ditambahkan oleh Rudy, dilihat dari hasil penilaian Integritas Pemerintah Daerah, sebanyak 13 Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan memiliki skor di atas 70 dan hanya 1 Pemerintah Daerah di bawah 70.
Di sisi pencegahan korupsi, BPKP Kalimantan Selatan juga mensosialisasikan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) dengan sasaran perangkat desa di Hulu Sungai Utara dan Tapin. Hal ini telah menghasilkan pembentukan Komunitas Pembelajar Anti Korupsi.
Ketahanan Pangan, Energi, dan Bencana serta Kemandirian BUMD/BLUD/BUMDes
Secara khusus, BPKP Kalimantan Selatan juga melakukan pengawasan terhadap harga pupuk yang melebihi ketentuan, sebagai salah satu aspek ketahanan pangan, energi dan bencana.
Tak hanya itu, BPKP Kalimantan Selatan telah memanggil Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan, Sauqi Kamal, atas kemacetan pembangunan jalan dan infrastruktur fisik lainnya di Kalimantan Selatan. Hal ini berhasil mempercepat penyelesaian pekerjaan dan memitigasi risiko.
BPKP Kalimantan Selatan juga mengawasi kinerja, efektivitas, dan governansi BUMD/BLUD/BUMDes. “Sebanyak 9 dari 12 PDAM masih rugi di Kalimantan Selatan, dengan tingkat kehilangan air berkisar 17,51 persen – 37,55 persen yang di atas tingkat nasional,” tutup Rudy. (Has/*)
Editor : Hasby