Menteri Pertahanan NUG, Naing Htoo Aung, juga menilai hukuman mati yang dijatuhi junta tak dapat diterima.
“Masyarakat Myanmar dan seluruh dunia mengerti situasi sebenarnya. Seluruh proses (hukum) tidak adil,” tutur Aung.
Sementara itu, Wakil Menteri Informasi rezim junta, Zaw Min Tun, tidak merespons kala dihubungi RFA.
Situasi di Myanmar ini menyedot perhatian berbagai negara.
Awal pekan ini, Kedutaan Besar Swedia mengeluarkan pernyataan yang mendesak junta menghapus hukuman mati di Myanmar.
Kedutaan juga meminta pihak junta memberikan pembebasan tanpa syarat untuk seluruh tahanan politik.
Menurut Asosiasi Bantuan Tahanan Politik, sebanyak 8.800 warga telah ditangkap dan hampir 1.500 orang dibunuh sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021.
Akibat kudeta ini, Myanmar kacau balau.
Bentrok antara pasukan junta dan kelompok masyarakat sipil terus terjadi, mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan di berbagai tempat. (brs/berbagai sumber)
Editor: Yayu Fathilal
