“Belajar dan mengadaptasi program inovasi dari daerah lain bukanlah hal yang memalukan. knowledge and experience sharing harus menjadi budaya di jajaran birokrasi,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, yang sambutannya dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali, mengatakan jika pihaknya selalu berupaya memberikan kemudahan masyarakat dalam mengurus pelayanan.

Selain itu, dirinya juga selalu mengawal pelayanan publik baik di kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Selatan, karena kabupaten kota merupakan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Lebih lanjut disampaikan bahwa penandatanganan replikasi di wilayah Kalimantan Selatan merupakan bentuk komitmen pihaknya dalam memperbaiki pelayanan publik melalui inovasi.

“Dengan penandatanganan yang dilakukan pemangku kepentingan dapat melahirkan inovasi berkualitas di sektor pelayanan publik,” ucapnya.

Senada dengan hal tersebut, Walikota Banjarbaru, Aditya Mufti, menegaskan bahwa MPP merupakan implementasi dari amanah reformasi birokrasi serta merupakan komitmen pemerintah Banjarbaru dalam memberi kemudahan pelayanan bagi masyarakat.

“MPP menjadi wujud kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Kami memohon bimbingan dan masukan dari Kementerian PANRB untuk pengembangan kualitas MPP kedepan,” pungkasnya. (edj/rls)
Editor: Erna Djedi

byu/HUMAS MENPANRB)