Jejak Partai Komunis Indonesia (PKI) di Kalimantan Selatan, Begini Nasib Para Petingginya Sekarang

WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN-Besok, Kamis (30/9/2021) adalah peringatan hari G30S/PKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia.

Kejadian kelam dalam sejarah Indonesia pada 30 September 1965 silam itu hingga kini masih menyisakan banyak duka bagi bangsa Indonesia, khususnya keluarga korban kekejaman PKI.

PKI saat itu adalah partai besar dan terkenal serta memiliki banyak cabang di berbagai daerah di Indonesia, termasuk juga di Kalimantan Selatan.

Bagaimanakah jejak rekam PKI di Bumi Lambung Mangkurat ini?

Mengutip berbagai sumber, cabang PKI khususnya di daerah-daerah yang ada pemusatan ABRI, termasuk Kalimantan Selatan.

Di Kalsel, Comite Daerah Besar (CDB) PKI memiliki sosok sentral bernama Abu Amar Hanafiah atau biasa dikenal sebagai Amar Hanafiah.

Amar Hanafiah adalah seorang guru agama asal Sumatera Barat yang mengajar ilmu agama di Kalsel.

Dia menjadi Sekretaris CDB PKI Kalimantan Selatan.

Meski hanya sebagai sekretaris, sosoknya yang aktif berpolitik membuatnya menjadi tokoh sentral di organisasi PKI di Banua.

Terbukti Amar lah yang berpidato mewakili organisasi untuk memetakan kondisi di Banua pada Kongres Nasional Ke-VI Partai Komunis Indonesia pada 7 Sepetmeber hingga 14 September 1959 di Jakarta.

Dalam pidatonya, Amar mengatakan di Kalimantan Selatan masih ada sisa-sisa feodalisme baik dalam bentuk monopoli tanah oleh tuan tanah-tuan tanah serta perampasan atas tanah kaum tani secara sanda (menggadaikan tanah) dalam bentuk utang.

Dia menyimpulkan di depan para petinggi komite sentral PKI bahwa di Kalsel kaum tani sangat rajin bekerja meski masih dilanda ketidakadilan.

Beberapa data dibeberkan Amar Hanafiah untuk mendukung argumennya.

Secara rinci. Amar juga menyorot tentang proyek mekanisasi-mekanisasi di lapangan pertanian di Banua yang saat itu mendatangkan sebanyak 200 traktor.

Dia menganggap rencana pemerintah daerah untuk perbaikan nasib kaum tani memang baik tetapi kenyataannya pelaksanaan rencana tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Yusliani Noor, dosen sejarah lokal dan sejarah Indonesia dari FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Amar mengatakan beberapa kenyataan pahit terkait nasib rakyat, khusus para petani di Kalsel yang harus dihadapi PKI di Banua ini.

CDB PKI Kalsel sendiri mulai melakukan propaganda dan kampanye untuk membangkitkan perlawanan kaum tani.

Baca Juga :   Anda Ingin Pinjam Dana di Pembiayaan Online, Pahami Dulu Hal Berikut

Amar mengatakan kaum tani di Kalimantan Selatan di bawah pemimpin partai telah melakukan aksi-aksi melawan, berupa aksi kaum tani melawan setoran paksa, perampasan tanah garapan, aksi menuntut bantuan berupa alat-alat pertanian, bibit, racun pembasmi hama, pupuk dan sebagainya.

“Di sebuah desa di Barabai 38 orang tani miskin telah membentuk suatu perkumpulan semacam koperasi produksi, yaitu menyewa sebidang tanah yang mereka garap secara gotong-royong,” ujar Amar kala itu.

Hasilnya mereka jual lalu uangnya mereka gunakan untuk menebus kembali sawah-sawah kaum tani anggota perkumpulan tersebut, yang selama ini tergadai kepada tuan tanah dan lintah darat.

Anggota-anggota perkumpulan yang tadinya mempunyai tanah garapan tersebut boleh mengambil kembali tanahnya dengan jalan menyicil kepada perkumpulan dalam jangka panjang.

Ini suatu pengalaman yang baik yang akan dikembangkan.

Aksi-aksi kaum tani ini belumlah cukup, baru tingkat permulaan, tapi cukup memberi harapan,” ucapnya yang optimistis PKI akan memberi jalan dan tugas untuk mewujudkan “lumpur sawah menyuburkan padi dan PKI, para petani bersatu, berjuang menyanyi dan menari”.

Meski demikian, Yusliani Noor mengatakan PKI di Kalsel sebenarnya tidak benar-benar kuat.

“Tidak terlalu kuat. Ketuanya saja, Amar Hanafiah, masih rajin salat,” ujarnya yang mengatakan jika masih rajin beribadah, artinya sang ketua PKI satu ini belum ‘kaffah’ pemahamannya terhadap ideologi Marxis tersebut.

Karenanya, hanya segelintir warga Banua yang tertarik dengan PKI.

Mereka juga lebih terkenal gara-gara kiprah aksi gagalnya di Hulu Sungai Utara.

Di Amuntai, anggota PKI sempat coba membunuh tokoh masyarakat setempat dengan racun, namun aksi itu berhasil digagalkan.

Tak ada satu pun target mereka yang berhasil dibunuh.

Pelakunya pun ditangkap aparat.

Pemicunya, gesekan dengan tokoh-tokoh yang dianggap berseberangan dan mengganggu eksistensi PKI.

Peristiwa ini terjadi sebelum 30 September 1965 dan tidak ada kaitannya dengan kudeta di Jakarta.

“Tapi, alasan utama mengapa PKI tak pernah kuat di sini karena sosok Panglima Kowanda Kolonel Hassan Basry,” tegas Yusliani.

Ketika PKI berdiri secara resmi di level nasional, Hassan malah menyatakan PKI sebagai partai terlarang di Kalsel.

Baca Juga :   Sosok di Video Viral Jamaah Meninggal Dunia Saat Salat di Masjid Al Munawarah Kertak Hanyar Kabupaten Banjar

Langkah membekukan PKI itu jelas tidak populer, mengingat Presiden Soekarno punya hubungan baik dengan kaum kiri.

“Makanya Pak Hassan termasuk tokoh yang tidak terlalu disukai presiden karena beliau terang-terangan tidak setuju dengan konsep Nasakom,” pungkas Yusliani.

Saat Pemberontakan PKI pada 30 September 1965 meletus, Amar yang kemudian menjadi Ketua CDB PKI Kalimantan Selatan mendatangi Pangdam X / Lambung Mangkurat Brigjen Amir Machmud pada pagi tanggal 1 Oktober 1965.

Dengan nekat, ia mendesak agar Pangdam mau menjadi anggota Dewan Revolusi, akan tetapi Pangdam Lambung Mangkurat menolak dengan tegas.

Masyarakat Kalsel sendiri saat itu dilanda kebingungan karena kabar-kabar yang datang tidak begitu jelas.

Amar Hanafiah sendiri menyatakan Gerakan 30 September didukung oleh tokoh-tokoh di Jakarta, karena itu, Pangdam X / Lambung Mangkurat jangan berani menolak keanggotaan Dewan Revolusi dan di Kalimantan Selatan harus segera dibentuk Dewan Revolusi.

Baru sorenya, pukul 15.00 waktu setempat, Brigjen Amir Machmud berkesimpulan bahwa Gerakan 30 September bukanlah persoalan intern TNI AD, melainkan adalah suatu kudeta.

Karena itu, dia menyiarkan melalui siaran radio lokal bahwa jajaran Kodam X/ Lambung Mangkurat tetap taat dan mematuhi perintah Panglima Tertinggi Bung Karno dan tetap siaga di pos masing-masing untuk menunggu perintah selanjutnya dari pusat.

Pengumuman ini kemudian disusul instruksi Gubernur saat itu Letkol Inf. H. Aberani Sulaiman.

Kemudian, pada tanggal 6 Oktober 1965, berbagai parpol dan ormas menuntut agar PKI dibubarkan.

Pangdam Lambung Mangkurat Brigjen Amir Machmud dalam apel Garnizun mengatakan bahwa Gerakan 30 September dilakukan oleh PKI dan ormas-ormasnya.

Oleh sebab itu, G30S/ PKI harus ditumpas sampai ke akar-akarnya.

Brigjen Amir yang juga Pepelrada (penguasa pelaksana peperangan daerah) mengeluarkan keputusan bahwa PKI dan ormas-ormasnya dinyatakan bubar di seluruh daerah tingkat I Kalimantan Selatan.

Sejarah berikutnya bisa ditebak, pemerintah dan ABRI kemudian menuntaskan aksi dan gerakan PKI di Kalsel.

Amar Hanafiah kemudian diburu dan ditangkap serta dijebloskan di Penjara Teluk Dalam.

Di tahun 80-an, kemudian Amar Hanafiah bersama 9 tokoh PKI di Kalsel dihukum mati.

Demikianlah nasib para petinggi PKI Kalimantan Selatan sekarang. (brs/berbagai sumber)

Editor: Yayu Fathilal

BERITA LAINNYA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

TERBARU HARI INI