Pemko Banjarbaru menurut pria yang akrab disapa Ovie ini telah berupaya maksimal melalui puskesmas-puskesmas untuk mensosialisasikan kegiatan vaksin kepada masyarakat. Dapat dilihat bagaimana antusias dan kesadaran warga Kota Banjarbaru untuk ikut vaksinasi.
Kendala yang dihadapi selalu terkait dengan ketersediaan vaksin dan drop vaksin dari pemerintah pusat yang terbatas. Namun ketersediaan vaksin sampai ke distribusinya ke Pemerintah Daerah adalah wewenang Pemerintah Pusat.
“Apabila angka vaksinasi belum mencapai 50 persen, menjadi alasan untuk perpanjangan PPKM, maka seharusnya Pemerintah Pusat memberikan drop vaksin lebih kepada daerah Kota yang berstatus PPKM Level 4,” tegasnya.
Demikian juga dengan aglomerasi kota, Banjabaru adalah Kota persimpangan bagi provinsi Kalsel, menjadi pintu gerbang bagi arus ekonomi kalsel. Bandara berada di Kota banjarbaru.
“Kami tidak mungkin melakukan penutupan secara ketat, karena akan menggangu kehidupan ekonomi Kalimantan Selatan. Banjarbaru menjadi kota transit dan alur lalu lintas bagi kepentingan ekonomi, bisnis dan pemerintahan Kalimantan Selatan. Kita memahami apabila ada pengetatan perbatasan akan berdampak pada kehidupan sosial ekonomi yang lebih luas,” jelasnya.
