“Misalnya, sebagai akibat sulitnya ekonomi, sulitnya berusaha, tidak punya pekerjaan, membuat masyarakat bawah tidak bisa melanjutkan bayar iuran” ujarnya.
Orang-orang seperti ini, lanjut Murjani, apakah mendapat kelonggaran atau dispensasi ketika memerlukan pelayanan kesehatan.
“Adakah kebijakannya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan ketika sakit, hal ini tentu saja harus dipikirkan pemerintah,” ujarnya.
Ketua Yayasan Unibersitas Cahaya Bangsa (UCB) ini mengimbau, manajemen BPJS agar terus menerus menyosialisasikan hal ini kemasyarakat.
Selain agar diketahui masyarakat, juga untuk menyamakan persepsi sekaligus menumbuhkan kesadaran mengenai program jaminan kesehatan yang disediakan pemerintah.
Menurut dia, ini penting untuk diketahui masyarakat sehingga tidak timbul masalah baru.
Misalkan, kata dia, ditemui peserta sama sekali tidak bisa bayar iuran, jatuh miskin atau ada tunggakan sampai tidak punya kartu BPJS, ini harus disampaikan apa konsekuensi ataukah mendapat keringanan.
“Kriterianya harus jelas, syaratnya, apa saja dan siapa yang berhak gratis atau mendapat keringanan dalam pelayanan BPJS,” katanya. (why)
Editor: Erna Wati