WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan
masih banyak masyarakat yang belum melihat pajak sebagai kewajiban seorang warga negara.
Bahkan, menurut Sri Myluani, ada yang menyuarakan bahwa pajak identik dengan penjajahan.
Padahal, pajak adalah sumber penerimaan negara utama yang menopang pembangunan.
“Ketika rasio pajak di sebuah negara masih rendah maka hal ini menjadi penghalang bagi negara untuk bisa mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pangan, pertahanan, dan lain-lain.,” ujar Sri Mulyani melalui laman media sosialnya.
Untuk membangun sistem perpajakan, menurut dia, tidak hanya terfokus pada insitusi pajak saja, tapi juga harus didukung oleh pemangku kepentingan lain (Vito Tanzi).
Salah satunya, sebut Sri Mmulyani, adalah dunia akademis.
“Karenanya saya menyambut baik kegiatan call for paper yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan melibatkan banyak akademisi ini,” ujarnya.
Penelitian ilmiah yang dilakukan secara akurat, kredibel, dan evidence-based mengenai institusi perpajakan, kata Sri, akan menghasilkan ide dan masukan konkret dalam mendesain organisasi pelayanan, pemeriksaan, serta kepatuhan pajak.
Kajian-kajian yang memperkaya literasi perpajakan ini diharapkan memberikan akses bagi masyarakat untuk semakin sadar dan taat membayar pajak sehingga rasio pajak di Indonesia semakin baik dari waktu ke waktu.
Unggahan Sri Mulyani ini pun banyak mendapat tanggapan dari warganet.