Program Kesehatan Gratis di Tanah Bumbu Tak Pernah Dihentikan, Ini Penjelasan Bupati

WARTABANJAR.COM, BATULICIN – “Program kesehatan gratis tak pernah dihentikan maupun diputus. Hanya saja namanya berubah menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bahkan dana pendamping juga digelontorkan Pemkab,” ucap Bupati Tanah Bumbu, H Sudian Noor.

Hal itu diungkapkannya disela penyaluran bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dan sertifikat gratis bagi pelaku usaha mikro di halaman kantor Kecamatan Simpangempat Tanah Bumbu Kalsel, Senin (23/11/2020) lalu.

Dirinya menyayangkan terjadi polemik perbedaan persepsi tentang program kesehatan gratis di Tanah Bumbu. Dirinya pun dihadapan masyarakat yang hadir di kantor kecamatan Simpangempat itu meluruskannya.

Program kesehatan gratis bagi warga miskin dan peserta BPJS kelas tiga masih berlaku. Hanya saja namanya yang dulunya Jamkesda kini menjadi jaminan kesehatan nasional (JKN), sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

Dia menyebut, tahun ini pemkab mengalokasikan JKN sebesar Rp 18, 2 miliar, ditambah dana pendampingnya sebanyak Rp 11, 7 miliar, totalnya nyaris mencapai Rp 30 miliar. Bahkan hingga saat ini untuk BPJS masih tersedia Rp 2,5 miliar dan cukup mengakomodir sampai akhir tahun.

Menurutnya alokasi anggarannya jelas, bahkan hingga saat ini untuk BPJS masih tersedia Rp 2,5 miliar dan cukup mengakomodir sampai akhir tahun. Sampai Nopember sudah 48.678 jiwa yang dibayarkan pemerintah daerah, kemudian yang dari APBN  54.576, total 105.506 jiwa.

“Sedangkan warga yang kurang mampu  cuma 50 sampai 50 ribu jiwa saja, jadi ini sudah melampaui target,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, Pemkab juga sudah memberikan layanan kesehatan secara gratis kepada warga ber-KTP luar, apalagi masyarakat beridentitas Tanah Bumbu harus terakomodir, syaratnya bersedia dilayani di kelas tiga. Dia mengakui sosialisasi tidak maksimal, sehingga informasi ini belum sampai kepada seluruh masyarakat.

Baca Juga :   Pasar Kemakmuran Blok E Lantai II Jadi Lapak UMKM Kotabaru

Lebih lanjut Sudian Noor menjelaskan, sekarang ada 11 ribu jiwa warga Tanah Bumbu yang menunggak premi BPJS. Baik kelas satu maupun kelas dua, akibat terdampak pandemi covid-19.  Pihaknya akan melakukan pelacakan bagi warga yang tidak bisa membayar iuran agar beralih ke BPJS gratis dengan tanggungan pemkab, dengan syarat bersedia ikut program Peneriba Bantuan Iuran (PBI).

Penerima Bantuan Iuran (PBI) ini adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.

Foto : Istimewa
Kegiatan Bupati Tanah Bumbu, H Sudian Noor di Kecamatan Simpangempat Tanah Bumbu, Senin (23/11/2020)

“Kami sudah menyampaikan permintaan data warga penunggak premi ke BPJS. Tujuannya menindaklanjuti tawaran peralihan status dari BPJS Mandiri ke PBI. Sehingga semua beres,” ungkapnya.

Dia menambahkan, jika ada yang belum maksimal dalam program ini, hendaknya memberikan masukan kepada Pemkab Tanah Bumbu. (has)

Editor : Wawan

BERITA LAINNYA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

TERBARU HARI INI