WARTABANJAR.COM – Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor melalui Sekretaris Daerah, Roy Rizali Anwar menghadiri rapat koordinasi pembahasan penyelesaian tenaga non ASN (tenaga kontrak/honorer) di lingkungan Pemerintah Daerah di The Sultan Hotel and Residence Jakarta, Jumat (24/06) akhir pekan tadi.
Dalam rakor itu, paparan dan penjelasan seputar masalah penyelesaian tenaga non ASN disampaikan Deputi SDMA Kementerian PAN-RB, Alex Denny dengan materi Penyelesaian Tenaga Non-ASN dalam Transformasi ASN menuju Biroktrasi yang Profesional dan Berkelas Dunia.
Sedangkan materi Tindak Lanjut Penanganan Honorer pada Pemerintah Daerah disampaikan Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro.
Narasumber lain adalah Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenhumham, dan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara.
Dalam rakor, Kementerian Dalam Negeri RI menyebut, data sementara jumlah honorer yang sudah input data di 30 pemerintah provinsi sebanyak 364.832 orang dan 259 pemerintah kabupaten/kota mencapai 913.990 orang. Total tenaga honorer sebanyak 1.278.822 orang.
Sementara, per 31 Maret 2022, ASN di Indonesia 4.261.783 orang yang terdiri dari 4.029.748 PNS dan 232.035 PPPK.
Tiga provinsi tertinggi jumlah tenaga honorer yakni Jawa Barat sebanyak 52.119 orang, Aceh sebanyak 36.582 orang dan Jawa Tengah capai 36.132 honorer.
Sedangkan provinsi terendah jumlah honorer adalah Kalimantan Barat 1.353 orang, Papua Barat 2.600 orang dan Kalimantan Tengah sebanyak 2.718 orang.