WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Jika sejumlah negara melakukan perlawanan dengan membalas kebijakan tarif impor yang diberlakukan Donald Trump, tidak dengan Indonesian.
Pemerintah Indonesia lebih memilih jalur negosiasi dalam menyikapi putusan Trump yang mematok tarif 32 persen untuk barang impor dari RI.
Kebijakan Trump ini sendiri akan dimulai diberlakukan per 9 April 2025.
Tarif ini tak berlaku untuk barang medis dan kemanusiaan, serta beberapa produk strategis seperti tembaga, semikonduktor, dan farmasi.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan Pemerintah berusaha mencari solusi yang saling menguntungkan, bukan balas-membalas.
“Kita lebih mengutamakan diplomasi,” kata Airlangga dikutip wartabanjar.com Minggu (6/4/2025).
Airlangga mengatakan, pemerintah tengah menyusun rencana aksi dan terus berkoordinasi lintas kementerian serta dengan pihak AS seperti USTR dan US Chamber of Commerce.
“Bapak Presiden meminta surat balasan sebelum 9 April. Saat ini tim teknis terus bekerja di bawah payung deregulasi,” jelasnya.
Ditambahkannya, Pemerintah juga menjanjikan insentif untuk sektor-sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki agar tetap kompetitif.
Dia mengungkapkan, seluruh pelaku industri akan diundang terkait membahas masalah ini.
“Kita ingin dengar langsung apa yang mereka butuhkan untuk tetap bisa bertahan dan ekspor jalan terus,” katanya.
Menurut dia, pemerintah juga akan memperluas pasar ekspor ke Eropa sebagai alternatif.
“Tentunya kita juga memerlukan pasar baru agar tidak tergantung satu negara. Eropa bisa jadi peluang besar setelah China dan AS,” ujarnya. (Berbagai sumber)