WARTABANJAR,COM, YOGYAKARTA – Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) mengadakan Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Rabu (19/03).
Pada acara tersebut, Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto menekankan bahwa komitmen kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan yang transparan menjadi aspek utama yang harus diperkuat pasca-pelantikan.
Ia bahkan mengusulkan agar tema ‘Penguatan Kepala Daerah’ diubah menjadi ‘Komitmen Kepala Daerah’ sebagai bentuk penegasan bahwa pemimpin daerah telah memiliki kekuatan, namun perlu menjaga integritas mereka.
Dalam kesempatan tersebut, Setyo menaruh perhatian khusus pada pengawasan dana desa. Meskipun jumlahnya kecil, namun jika tidak dikelola dengan baik, tetap berpotensi disalahgunakan.
Setyo juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara kepala daerah, anggota DPRD, serta instansi penegak hukum untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi. Ia mengingatkan bahwa meskipun KPK tidak selalu terlihat di lapangan, namun pihaknya terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia.
Tak kalah pentingnya, Setyo juga menyoroti bahwa kepala daerah telah melewati berbagai tantangan sejak tahap pencalonan hingga pelantikan. Oleh karena itu, setelah resmi menjabat, mereka diharapkan terus berkomitmen pada tata kelola yang bersih dan profesional.
Selain itu, Setyo juga mengungkapkan perhatian KPK terhadap rendahnya nilai Monitoring Center Prevention (MCP) pada bidang pengadaan barang dan jasa, serta pentingnya memperbaiki pengelolaan anggaran daerah untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia.