WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengucurkan dana pribadi untuk mendanai kebutuhan program tersebut di sejumlah wilayah, termasuk Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Namun, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program ini sangat besar dan membutuhkan sumber pendanaan yang lebih berkelanjutan.
“Kalau (makan bergizi gratis) hanya mengandalkan APBN, ini akan menjadi beban berat bagi negara. APBN tidak hanya untuk program ini saja, ada juga proyek lain seperti Ibu Kota Negara (IKN) dan pembangunan infrastruktur lainnya,” ungkap Esther, Selasa (7/1/2024).
Pemerintah menargetkan program ini bisa mencakup 15 hingga 20 juta orang penerima manfaat hingga akhir 2025. Jumlah yang fantastis, dengan estimasi anggaran sekitar Rp 71 triliun untuk tahap pertama tahun ini.
BACA JUGA:Program Makan Bergizi Gratis Akan Dievaluasi Berkala Badan Gizi Nasional
“Angka ini jelas bukan angka kecil. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengelola anggaran dengan bijak, atau meningkatkan penerimaan negara agar program ini bisa berjalan berkelanjutan,” tambah Esther.
Esther menyarankan agar pemerintah melakukan penghematan pada program-program lain atau mencari cara untuk meningkatkan penerimaan negara, seperti menarik investasi asing dan domestik. Dengan investasi yang masuk, diharapkan bisa tercipta lapangan pekerjaan dan mengurangi ketergantungan pada impor, yang turut mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis.