WARTABANJAR.COM, JAKARTA – DPR menyayangkan sikap sejumlah ormas keagamaan yang mulai ikut-ikutan tertarik konsesi tambang. Hal itu menyusul pemberian ijin pengelolaan tambang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengaku khawatir jika fenomena tersebut bisa merusak tata kelola minerba. Selain itu, permintaan konsesi tambang itu juga bisa menjatuhkan wibawa ormas di mata umatnya.
“Fenomena ini seperti kisah Perang Uhud, dimana kaum Muslimin beramai-ramai turun dari bukit Uhud untuk berebut ghonimah (harta pampasan perang), dan meninggalkan tugas pokok pos penjagaan. Ujung-ujungnya umat tidak terurus,” kata Mulyanto kepada wartawan, Selasa (30/07/2024).
Apalagi kata dia, setelah NU dan Muhammadiyah mendapatkan izin mengelola tambang, kini ormas Persatuan Islam (Persis) juga menyatakan ingin mengelola tambang. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah mengkaji untuk ikut memanfaatkan peluang ini.
Baca juga: PAN Hormati Putusan PP Muhammadiyah Terima Konsesi Tambang Dari Pemerintah
Sebab itu, Mulyanto pun menyesalkan atas kebijakan pemerintah, karena kondisi ini sangat rawan dan dapat menimbulkan kecemburuan di antara-ormas, bahkan lebih buruknya, bisa jadi yang berikutnya ormas pemuda dan ormas lain yang akan ikut minta konsesi tambang.
“Akhirnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menguap. Karena kita tidak bisa membedakan lagi tugas, fungsi, dan program-kegiatan antara sektor private, yang mengurusi ekonomi, dengan sektor ketiga, yang mengurusi masyarakat sipil. Terjadi tumpang-tindih. Lalu memicu kekacauan,” terang Mulyanto seperti dikutip Wartabanjar.com.