Siapa yang Paling Berambisi Gantikan Airlangga Jadi Ketum Golkar, Luhut atau Bahlil?

WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Jabatan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto terus digoyang. Belum selesai isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub), Airlangga kini terseret kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah.

Adalah Luhut Binsar Panjaitan tengah digadang-gadang maju sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga.

Wacana pergantian Ketua Umum Golkar tersebut muncul usai politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai bertemu Luhut pada Jumat sore, 7 Juli 2023.

Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bersedia jadi Ketua Umum Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.

BACA JUGA: Dugaan Ancaman ‘Tembak’ Jurnalis Saat Meliput Pemeriksaan Airlangga Hartanto, Jubir Kemenko Klarifikasi

Tidak hanya Luhut, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, manyatakan siap menjadi Ketum Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.

Namun, Bahlil menyerahkan soal penunjukannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar melalui mekanisme partai.

“Saya kan bilang lewat mekanisme partai. Jadi lewat mekanisme partai aja,” kata Bahlil, Selasa (25/7/2023).

Bahlil menegaskan setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk mengabdi kepada partai, tentu akan merasa terpanggil. Terkait tudingan ia bukan bagian Golkar, Bahlil mengatakan ia merupakan kader struktural dari 2001-2014.

Posisi Airlangga

Posisi Airlangga saat ini di pucuk ‘pohon beringin’ mulai digoyang sana-sini.

Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar ini mengaku priihatin dengan elektabilitas partai yang kian merosot.

Ia berpendapat, elite Golkar harus menyiapkan langkah serius untuk memperbaiki kondisi tersebut jelang Pemilu 2024.

“Ya memang harus ada langkah-langkah memperbaiki itu enggak bisa juga kita menangisi saja. Harus ada langkahnya, apa langkahnya? Itu elite-elite Golkar saja (yang lakukan),” kata dia.

Namun, Luhut tidak mau ikut campur mengenai mekanisme pergantian pemimpin di tubuh Golkar.

Sebab, Menteri Koordiantor Bidang Investasi dan Kemaritiman itu memandang Airlangga sebagai teman baiknya.

“Airlangga itu teman baik saya, saya enggak ada masalah, sorry, biarin saja mekanisme mereka jalan. Saya sih nunggu aja, enggak ada kepentingan yang begitu serius,” kata Luhut.

Menteri Invetasi Bahlil Lahadalia pun tidak menampik bahwa ia bersedia menjadi ketua umum Partai Golkar menggantikan Airlangga.

Menurut dia, setiap kader yang merasa punya tanggung jawab untuk mengabdi pasti terpanggil memimpin partai tersebut.

“Setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Namun, ia menegaskan bahwa ia bakal mengikuti aturan partai untuk menjadi ketua umum Golkar.

Ia pun mengaku masih berstatus sebagai kader Golkar meski tidak mempunyai jabatan struktural.

“Saya itu kan dari 2001 sampe 2014 struktural, selebihnya saya enggak lagi struktural, tapi kan saya enggak pernah pindah partai,” ujar dia.

Desak Munaslub

Luhut dan Bahlil adalah dua nama yang sempat diusulkan oleh sejumlah politisi senior Golkar untuk menjadi ketua umum menggantikan Airlangga lewat munaslub.

Politisi senior yang mengatasnamakan diri sebagai eksponen pendiri Golkar pun kini mendorong agar munaslub dapat digelar pada bulan Juli 2023.

Menurut Lawrence TP Siburian, salah satu anggotanya, politisi senior Golkar sudah memberikan waktu selama satu tahun untuk Airlangga membenahi kepemimpinannya. Namun, sampai saat ini, hasilnya dianggap tidak nampak.

“Kita minta itu bulan Juli ini juga munaslub. Satu tahun dari kami yang sudah kami undur tahun lalu,” ujar Lawrence.

Lawrence membantah anggapan bahwa dorongan menggelar munaslub berkaitan dengan mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Airlangga.

Ia mengeklaim, rencana menggelar munaslub muncul murni karena para senior jengah dengan Airlangga yang dianggap tidak mampu memimpin Golkar.

Indikatornya, kata Lawrence, status Airlangga sebagai calon presiden atau wakil presiden dari Golkar tidak jelas, begitu pula dengan arah koalisi Golkar.

“Nah ini kami, para senior dan organisasi pendiri, menilai, mendiskusikan, mengevaluasi ini soal leadership, ini soal ketidakmampuan dia untuk memimpin partai,” kata dia.

Lawrence menambahkan, dari berbagai nama kader Golkar yang sempat diusulkan untuk menggantikan Airlangga, ia menjagokan Luhut untuk memimpin ‘beringin’.

Ingin Bermain Aman

Kendati isu munaslub terus bergulir, pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai hal itu sulit terlaksana dalam waktu dekat.

Sebab, menurut Arya, sebagian besar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar memilih bermain aman dengan tidak menyuarakan isu munaslub, supaya dapat berlaga di Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Dari sisi kemungkinan untuk memenuhi persyaratan dilaksanakannya munaslub masih berat karena daerah sekarang memilih untuk cari aman, karena mereka tidak mau juga karir politiknya (terancam),” kata Arya

Arya berpandangan, pencalonan sebagai anggota legislatif dan kepala daerah menjadi alat Airlangga untuk ‘mengamankan’ kader-kadernya di daerah.

Sebab, pencalonan tersebut sangat bergantung kepada tanda tangan Airlangga sebagai ketua umum.

“Kalau daerahnya ikut main-main politik, mendesak munaslub, tentu dia akan bisa tidak dapat nomor urut satu, bisa enggak dicalonkan, jadi daerah juga khawatir,” kata dia

Arya pun berpandangan, sikap tokoh-tokoh senior Golkar yang mulai mendorong munaslub tidak bakal banyak berpengaruh karena mereka tidak punya hak suara.

BACA JUGA: Airlangga Hartarto Diperiksa 12 Jam di Kejagung, Mendapat Pertanyaan Sebanyak Ini

“Kalau daerahnya sudah mulai bergerak, itu baru bisa dilihat kans pelaksanaan munaslub, tapi kalau baru tokoh senior, Dewan Pembina, itu dia enggak punya hak suara,” kata Arya.

Akan tetapi, ia tidak memungkiri bahwa munaslub Golkar bisa saja terjadi jika ada peristiwa darurat, misalnya menyangkut kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah yang menyeret Airlangga.

“Kecuali misalnya ada situasi-situasi darurat misalnya terkait perkembangan permintaan keterangan di Kejaksaan Agung misalnya, itu kan lain cerita,” kata Arya.(wartabanjar.com/berbagai sumber)

editor: didik tm