WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Menurunkan angka kasus stunting tidak hanya dibebankan kepada instansi pemerintah.
Semua pihak harus dilibatkan, terutama dari elemen masyarakat, agar kasus stunting yakni masalah gizi kronis yang mengakibatkan terganggunya pertumbuhan anak, bisa diatasi.
Guna menekan penurunan stunting di Kalimantan Selatan, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalsel.
Pertemuan digelar di Banjarmasin, difokuskan pada tema “sinergitas dan kolaborasi percepatan penurunan stunting melalui FKUB di Kalimantan Selatan tahun 2023”.
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam sambutan dibacakan Kepala Kesbangpol Kalsel, Heriansyah, mengapresiasi BKKBN beserta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalsel atas kolaborasinya untuk mengimplementasikan berbagai macam intervensi untuk menurunkan kasusnya.
Baca juga:
Gedung Baru Kanwil Bea dan Cukai Kalsel Diresmikan, Ini Harapan Dirjen BC
“Target penurunan stunting nasional tahun 2024 sebesar 14 persen, bukan merupakan pekerjaan yang mudah mengingat Kalsel masih menjadi provinsi yang berkontibusi terhadap tingginya angka stunting,” kata Heriansyah, Selasa (25/7/2023).
Namun kata Heriansyah, berkat kerja keras seluruh elemen sekalian yang tergabung dalam TPPS kalsel, tahun 2022 menurut data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), Kalsel sudah berhasil menurunkan prevalensi stunting di angka 24,6 persen.
“Alhamdulillah membuahkan hasil, karena kita baru saja mendapat penghargaan satyalencana wira karya dari Presiden RI, di Bidang Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, berkat integrasi berbagai inovasi untuk menurunkan angka stunting,” ujarnya.