WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Hingga periode triwulan ketiga, tercatat sudah ada 1151 akses dari masyarakat, yang diterima oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel).
Dari 1151 akses tersebut, setidaknya sudah ada 220 laporan yang diterima, sisanya merupakan konsultasi masyarakat kepada pihak Ombudsman.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Hadi Rahman mengungkapkan, dari 220 laporan yang diterima itu, ada 206 laporan atau kurang sekitar 93%, yang sudah terselesaikan.
“Sisanya masih berproses ditempat kami, karena masuk laporan itu diujung triwulan september ini,” ujar Hadi, kepada awak media, Jumat (28/10/2022) sore
Hadi juga mengungkapkan, hingga triwulan ketiga ini, yang paling banyak dilaporkan diposisi pertama adalah instasi pemerintah daerah (Pemda), posisi kedua BUMN/D, dan yang ketiga adalah BPN.
“Sementara untuk substansi yang paling banyak yakni kesejahteraan sosial, asuransi atau jaminan sosial, perhubungan/infrastruktur, pertanahan, kepegawaian, pendidikan, kesehatan, adminduk, serta air minum,” ungkap Hadi.
Ia juga menyarakan, agar instasi-instasi bisa berinovasi dan memperbaiki diri, salah satunya dengan cara mengenali laporan masyarakat, yang menjadi muara dari permasalahannya.
“Kenali laporan dan aduan masyarakat, apa laporan yang ada dan juga laporan berulang-ulang, itu bisa dipakai untuk memperbaiki diri bagi instansi tersebut,” katanya.
Oleh sebab itu, lanjut Hadi, untuk layanan pengaduan itu jangan dianggap sepele, dan bisa lebih dioptimalkan lagi.