WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan sudah mengindentifikasi Dana Rp 272 miliar yang tersedia dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 134 Miliar dan Dana Transfer Umum (DTU) Rp 138 Miliar yang tersebar pada seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.
Kepala BPKP Kalimantan Selatan, Rudy M Harahap mengingatkan para Kepala Daerah untuk lebih gigih mengembangkan strategi atau program pengendalian inflasi dan dampak sosial pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan anggaran yang tersedia sekitar Rp 272 miliar tersebut.
Strategi dan program pengendalian mendesak diwujudkan karena satu kabupaten di Kalimantan Selatan masuk sebagai 10 besar dengan inflasi tertinggi secara nasional, yaitu Kotabaru.
Dana tersebut menurutnya, harus digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak akibat kenaikan harga BBM, seperti nelayan, tukang ojek, hingga para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UKM), serta menjaga ketahanan pangan di daerah.
“Pemerintah Daerah juga agar memanfaatkan anggaran BTT untuk memberikan subsidi terhadap biaya transportasi pengangkutan barang,” kata Rudy melalui rilis yang diterima wartabanjar.com beberapa hari lalu.
Dia menjelaskan, anggaran tersebut harus dialokasikan untuk mengembangkan program pengendalian inflasi dan dampak sosial pengalihan BBM yang dipimpin langsung oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah.
Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Presiden hari Senin (12/9), Kabupaten Kotabaru masuk dalam 10 Besar Kabupaten/Kota dengan inflasi tertinggi, yaitu 7,5 persen. Angka ini meroket dengan cepat dari bulan sebelumnya yang masih sekitar 6 persen.