Pemulihan Pascakarhutla, Tanah Laut Wajib Berbasis Data Terukur untuk Pangkas Risiko Bencana Berulang
Berdasarkan laporan penyelenggara, peserta kegiatan ini terdiri dari BPBD Kabupaten Tanah Laut bersama perwakilan Distanhorbun, Disdukcapil, Disnakeswan, DKPP, Bapperida, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUPRP, Disdikbud, DPRKPLH, serta unsur perguruan tinggi dari Politeknik Negeri Tanah Laut.
Untuk membekali peserta secara teknis, panitia menghadirkan narasumber dari unsur pusat dan daerah, yakni Nurhasanah selaku Widyaiswara Ahli Muda pada Pusdiklat PB BNPB serta Rio Nanang Darmawan dari BPBD Kabupaten Banjar.
Keduanya memaparkan materi pengkajian kerusakan, kerugian, dan kebutuhan pascabencana sebagai pijakan penyusunan dokumen R3P.
Melalui pelatihan selama tiga hari tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menargetkan lahirnya dokumen R3P yang berkualitas, komprehensif, dan aplikatif agar pemulihan pascakarhutla berjalan terarah, efektif, serta memperhitungkan pengurangan risiko bencana ke depan. (Wartabanjar.com/Gazali/*).