WARTABANJAR.COM, PELAIHARI - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) akibat karhutla untuk memperkuat kapasitas tim lintas sektor, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat hingga Minggu (20–22 November 2026).

Langkah penguatan kapasitas ini menjadi krusial agar kebijakan pemulihan pascakarhutla tidak meleset dari kebutuhan riil masyarakat terdampak.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Iwan Persada, yang hadir mewakili Bupati Tanah Laut, H Rahmat Trianto.

Dasar Pemulihan dan Pengurangan Risiko Bencana

Melalui sambutan tertulis yang dibacakan Iwan Persada, Bupati Tanah Laut menegaskan arah kebijakan pemulihan pascabencana yang harus memiliki dasar kuat dan tidak serampangan.

"Penanganan pascabencana harus didasarkan pada hasil pengkajian secara terukur, bukan sekadar perkiraan atau asumsi," ujar Iwan saat membacakan sambutan Bupati Tanah Laut.
 
Selain ketepatan data, proses pemulihan pascakarhutla juga dinilai tidak boleh berhenti pada pembangunan ulang semata tanpa upaya mitigasi jangka panjang.

Baca Juga Pemuda 22 Tahun Diduga Tenggelam di Sungai Magalau Hulu Kotabaru, Tim SAR Sisir Lokasi

Baca Juga NASA Rilis Foto Badai Petir di Langit Kalimantan, Mirip Taburan Cahaya Pesta Kembang Api

"Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak cukup hanya mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana terjadi," lanjutnya.

Visi pemulihan tersebut diarahkan agar daerah memiliki ketahanan lebih baik dan mampu menekan potensi kerugian apabila bencana karhutla kembali melanda.

"Perencanaan pemulihan juga harus memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana agar dampak kerusakan dan kerugian serupa dapat diminimalkan apabila bencana kembali terjadi," pungkasnya.

Sinergi Lintas Instansi dan Materi Narasumber
Pelaksanaan bimtek ini menuntut koordinasi dan sinergi lintas sektor hingga ke tingkat pemerintah desa agar pendataan dampak dan pemenuhan kebutuhan warga berjalan komprehensif.