APBD Tabalong 2027 Defisit Rp460 Miliar, Belanja Daerah Diproyeksikan Rp2,34 Triliun
WARTABANJAR.COM, TANJUNG – Pemerintah Kabupaten Tabalong memproyeksikan pendapatan daerah pada APBD 2027 sebesar Rp1,88 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2,34 triliun.
Dengan komposisi tersebut, RAPBD 2027 mengalami defisit sekitar Rp460,46 miliar.
Hal itu disampaikan Bupati Tabalong, H Muhammad Noor Rifani, dalam rapat paripurna DPRD Tabalong yang mengagendakan sejumlah pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda), termasuk penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap RAPBD 2027, di Ruang sidang paripurna, Gedung DPRD Tabalong, Jalan A Yani, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Jumat (20/11/2026) sore.
Dalam paparannya, H Fani sapaan Bupati Tabalong menyebutkan pendapatan daerah 2027 diproyeksikan sebesar Rp1.882.002.242.078.
Jumlah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp306,9 miliar, pendapatan transfer Rp1,49 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp84,31 miliar.
Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp2.342.463.596.513, meliputi belanja operasi Rp1,6 triliun, belanja modal Rp444,34 miliar, belanja tidak terduga Rp72,8 miliar, dan belanja transfer Rp224,5 miliar.
Baca Juga Lansia Ditemukan Tak Bernyawa di Simpang Anem Banjarmasin, Diduga Meninggal Akibat Sakit
Baca Juga UMK HST 2027 Belum Ditetapkan, UMP Kalsel Diusulkan Rp4.055.221
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah memproyeksikan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp537 miliar.
Selain pembahasan RAPBD, rapat paripurna juga mengagendakan penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.
Bupati menyampaikan, penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan kebutuhan hukum daerah, arah kebijakan pembangunan, kebijakan pemerintah pusat, serta evaluasi peraturan daerah yang telah berlaku.
Rapat tersebut juga membahas dua Raperda inisiatif DPRD, yakni tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Penyelenggaraan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
" Tentu pemerintah daerah menyambut baik kedua inisiatif tersebut. Regulasi perlindungan disabilitas diharapkan memperkuat pemenuhan hak dan pelayanan publik yang inklusif. Sementara untuk Raperda koperasi dan usaha mikro diharapkan memperluas akses permodalan, perizinan, pemasaran, serta pendampingan usaha," ujar H Fani.